Adaptasi “Kebiasaan” Baru Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian Kesehatan Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Kementerian Kesehatan



Adaptasi “Kebiasaan” Baru Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian Kesehatan Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Kementerian Kesehatan

Penulis :

Tezy Mellowin (Fungsional Perencana Muda RSUP Fatmawati)

Tina Safaria (Fungsional Perencana Muda Biro Perencanaan dan Anggaran)

Mohamad Arif Mujaki (Fungsional Perencana Pertama Biro Kepegawaian)

 

 

 

“Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?” “Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.” (https://www.kompas.com). Mengutip salah satu isi pidato Presiden Joko Widodo pada saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024, Presiden menekankan bahwa Pemerintah perlu segera melakukan pembenahan birokrasi terkait kebijakan penghapusan eselon III dan IV. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Pemerintah secara maraton melakukan berbagai upaya pembenahan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang lebih baik. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang meliputi Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (eselon IV) dan Jabatan Pelaksana (Eselon V). Adapun jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Mengutip pada definisi jabatan fungsional di atas, penyetaraan jabatan ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu guna mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, cepat, dinamis dan profesional dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Pasal 6 pada PERMENPANRB di atas menyatakan bahwa administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya, Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda, dan Pelaksana disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) Biro Kepegawaian, jumlah jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sebelum dilaksanakan penyetaraan jabatan adalah sejumlah 2.130 jabatan dengan rincian sebagai berikut:

 

Uraian Jabatan Administrasi

Kantor Pusat

Unit Pelaksana Teknis

Total

Administrator (Eselon III)

181

439

620

Pengawas (Eselon IV)

449

1.056

1.505

Pelaksana (Eselon V)

0

5

5

Total

630

1.500

2.130

Sumber: Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, 2020

 

Menindaklanjuti PERMENPAN RB di atas, Kementerian Kesehatan melakukan penyederhanaan organisasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Berdasarkan PERMENKES tersebut, pada tanggal 28 Desember 2020 Kementerian Kesehatan secara resmi melakukan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional baik di tingkat Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di daerah. Jumlah pejabat administrasi yang mengikuti penyetaraan jabatan tersebut sejumlah 1.674 orang dengan rincian sebagai berikut:

 

Uraian Jabatan Administrasi

Kantor Pusat

Unit Pelaksana Teknis

Total

Administrator (Eselon III)

178

339

517

Pengawas (Eselon IV)

394

896

1.290

Pelaksana (Eselon V)

0

0

0

Total

572

1.325

1.807

Sumber: Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, 2020

 

Penyetaraan jabatan tersebut mengakibatkan adanya perubahan pola birokrasi. Salah satunya adalah sistem dan mekanisme penilaian kinerja pasca penyetaraan jabatan. Merujuk pada PERMENKES Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, hasil penilaian prestasi kerja pegawai merupakan dasar pembinaan karier pegawai dan dasar pemberian tunjangan kinerja tahun berikutnya. Dalam rangka efektivitas penilaian prestasi kerja/sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan telah menetapkan Surat Edaran Nomor KP.02.05/IV/5090/2020 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Tindak Lanjut Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari pemerintah melakukan pembenahan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang lebih baik. Adanya kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional khususnya di lingkup Kementerian Kesehatan memberikan beberapa tantangan dalam melakukan adaptasi dari “kebiasaan” lama menjadi ‘kebiasaan” baru khususnya dalam mekanisme penilaian kinerja pegawai.

Permasalahan belum optimalnya sosialisasi implementasi kinerja pasca penyetaran jabatan administrasi dalam jabatan fungsional di Kementerian Kesehatan menjadi urgensi dalam implementasi mekanisme penilaian kinerja. Identifikasi dan pemetaan kemungkinan dampak dan kendala implementasi sistem dan mekanisme penilaian kinerja pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional juga perlu dilakukan.

Mekanisme sistem penilaian kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi antara butir-butir kegiatan jabatan fungsional dengan sistem aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Kementerian Kesehatan yang mampu menggambarkan kinerja secara utuh juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Selain itu proses cascading SKP individu yang bersumber dari target kinerja organisasi juga perlu diperhatikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pasca penyetaraan jabatan ini. Hal lainnya adalah apabila dikaitkan dengan penilaian kinerja jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan sub koordinator serta bentuk koordinasi dan pejabat lainnya dapat menjadi tantangan sendiri dalam implementasi pasca penyetaraan jabatan ini.

Berdasarkan hasil tinjauan dari peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan  narasumber dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu Yulikarmen (Analis Kepegawaian Madya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Pegawai dan Dian (Analis Kepegawaian Madya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja) maka diperoleh beberapa hal yang menjadi poin pembahasan sebagai berikut:

a.      Bila dilihat dari sisi kinerja organisasi dan institusi secara keseluruhan, adanya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan administrasi, menurut narasumber seharusnya tidak memberikan dampak secara siginifikan justru seharusnya dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan profesionalisme pelayanan birokrasi. Sejatinya, tujuan adanya perampingan birokrasi adalah untuk pelayanan yang cepat, tepat dan profesisonal.

       Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), menyatakan bahwa Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dengan itu, organisasi yang diisi dan dijalankan dengan sejumlah pejabat fungsional yang kompeten dan profesioanl seharusnya mampu semakin meningkatkan kinerja organisasi. Proses penyetaraan jabatan pun dilakukan melalui poses analisa jabatan dan beban kerja serta setiap pejabat administrasi sebelumnya diberi kebebasan untuk memilih jabatan fungsional sesuai bidangnya masing-masing.

b.      sistem dan mekanisme penilaian kinerja PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan pasca adanya penyetaraan jabatan masih menggunakan sistem yang lama berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan peralihan sistem SKP sebagai akibat adanya penyetaraan jabatan. Pada masa transisi di tahun 2021 beberapa kebijakan telah dikeluarkan dan proses adaptasi perlu segera dilakukan. Merujuk pada Surat Edaran dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Sub koordinator, implementasi pada penyusunan SKP tahun 2021 harus segera dilaksanakan padahal periode penyusunan SKP tahun 2021 telah berakhir pada 31 Januari 2021 dan hingga saat ini Kementerian Kesehatan belum mengeluarkan peraturan tentang penetapan koordinator dan sub koordinator. Sehingga untuk penilaian SKP tahun 2020 masih berlaku sesuai dengan data kepegawaian jabatan sebelum penyetaraan dan tetap melakukan penilaian terhadap bawahannya. Sedangkan untuk target SKP 2021 sudah berdasarkan butir-butir kegiatan masing-masing jabatan fungsionalnya.

       Masih belum adanya beberapa regulasi yang mengatur secara teknis operasional penilaian kinerja pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional hingga saat ini, menjadi kendala dalam pembuatan target SKP pasca penyetaraan jabatan ini. Untuk internal Kementerian Kesehatan hingga saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 dan masih dalam proses mengkaji dan merumuskan regulasi baru yang mengatur secara teknis dan sebagai turunan dari peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

       Dalam SE Kepala BKN Nomor 3 Tahun  Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Sub koordinator, belum dapat diimplementasikan hingga saat ini dalam format aplikasi SKP di Kementerian Kesehatan. Proses penambahan fitur tugas tambahan sebagai koordinator dan sub koordinator dalam aplikasi SKP sedang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.

c.      Dalam implementasi penilaian kinerja pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Kementerian Kesehatan saat ini merupakan tahun transisi yang merupakan masa adaptasi atas segala perubahan kebijakan dan regulasi yahg ahrus diakomodir dalam peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaanya untuk seluruh Kantor Pusat (KP) dan kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT). Saat ini bau ada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur SOTK untuk KP, namu untuk UPT belum selesai. Kementerian Kesehatan yang memiliki banyak UPT seperti Rumah Sakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Politeknik Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan,dan lainnya mempunyai variasi peta jabatan dan karakteristik tugas fungsi yang beragam. Ini menjadi tantangan bagi Biro Kepegawaian dan Biro Hukum dan Organisasi untuk dapat segera menyelesaikannya hingga April tahun 2021.

 

 

 

 

d.      Perubahan sistem dan mekanisme penilaian kinerja yang dilakukan setiap tahunnya mengakibatkan adanya penambahan beberapa fitur dalam aplikasi SKP dan memuat seluruh butir-butir kegiatan dalam penilaian angka kredit setiap jabatan fungsional. Adanya beberapa jabatan fungsional baru dan jabatan fungsional lama namun melakukan beberapa perubahan dalam butir-butir kegiatannya seperti Jabatan Fungsional Perencana, harus dituangkan dalam aplikasi SKP. Integrasi antara aplikasi SKP dan DUPAK sebagai tujuan ideal yang memudahkan dan efisiensi dalam proses penyusunan target penilaian dan penilaian kinerja di akhir tahunnya. Kementerian Kesehatan sedang melakukan kajian untuk mengintegrasikan kedua hal tersebut dengan adanya 30 jabatan fungsional  kesehatan dan 21 jabatan fungsional non kesehatan.

 

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis memberikan saran dan rekomendasi  bahwa akselerasi regulasi teknis dan operasional dalam penilaian kinerja pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk KP dan seluruh UPT segera diselesaikan sehingga dapat segera diimplementasikan, perlunya sosialisasi kebijakan baru untuk seluruh satuan kerja secara berkala karena setiap satker juga melalukan proses secara internal organisasinya dengan mengacu kebijakan internal di Kementerian Kesehatan.

Optimalisasi penilaian kinerja dengan adanya cascading dan pemetaan target organisasi hingga individu dan segera mengeluarkan Surat Keputusan penetapan pejabat koorditor dan sub koordinator untuk seluruh satuan kerja di Kementerin Kesehatan, sehingga pada akhirnya, dapat menuju posisi ideal bahwa penilaian kinerja secara sistem merit dan menjadi salah satu ukuran pemberian remunerasi atau tunjangan kinerja