Adaptasi "Kebiasaan" Baru Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian Kesehatan Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Kementerian Kesehatan



Adaptasi “Kebiasaan” Baru Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian Kesehatan Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Kementerian Kesehatan

Penulis :

Tezy Mellowin (Fungsional Perencana Muda RSUP Fatmawati)

Tina Safaria (Fungsional Perencana Muda Biro Perencanaan dan Anggaran)

Mohamad Arif Mujaki (Fungsional Perencana Pertama Biro Kepegawaian)

“Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?” “Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.” (https://www.kompas.com). Mengutip salah satu isi pidato Presiden Joko Widodo pada saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024, Presiden menekankan bahwa Pemerintah perlu segera melakukan pembenahan birokrasi terkait kebijakan penghapusan eselon III dan IV. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Pemerintah secara maraton melakukan berbagai upaya pembenahan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang lebih baik. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang meliputi Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (eselon IV) dan Jabatan Pelaksana (Eselon V). Adapun jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Mengutip pada definisi jabatan fungsional di atas, penyetaraan jabatan ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu guna mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, cepat, dinamis dan profesional dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Pasal 6 pada PERMENPANRB di atas menyatakan bahwa administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya, Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda, dan Pelaksana disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) Biro Kepegawaian, jumlah jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sebelum dilaksanakan penyetaraan jabatan adalah sejumlah 2.130 jabatan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jabatan Administrasi

Kantor Pusat

Unit Pelaksana Teknis

Total

Administrator (Eselon III)

181

439

620

Pengawas (Eselon IV)

449

1.056

1.505

Pelaksana (Eselon V)

0

5

5

Total

630

1.500

2.130

Sumber: Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, 2020

Menindaklanjuti PERMENPAN RB di atas, Kementerian Kesehatan melakukan penyederhanaan organisasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Berdasarkan PERMENKES tersebut, pada tanggal 28 Desember 2020 Kementerian Kesehatan secara resmi melakukan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional baik di tingkat Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di daerah. Jumlah pejabat administrasi yang mengikuti penyetaraan jabatan tersebut sejumlah 1.674 orang dengan rincian sebagai berikut:

 

 

Uraian Jabatan Administrasi

Kantor Pusat

Unit Pelaksana Teknis

Total

Administrator (Eselon III)

178

339

517

Pengawas (Eselon IV)

394

896

1.290

Pelaksana (Eselon V)

0

0

0